Lewati ke konten
Post Parlemen

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SETUJUI RUU PERAMPASAN ASET DIBAWA KE PEMBICARAAN TINGKAT II

November 20, 2026

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui Pandangan Mini Fraksi yang dibacakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, dalam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).

Sebelum penyampaian pandangan mini fraksi, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, terlebih dahulu memimpin konsolidasi internal bersama Sekretaris Fraksi Marwan Cik Asan, serta anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan, Benny K. Harman, dan T. Ibrahim. Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, anggota Komisi XIII Rinto Subekti, Chief of Staff Fraksi Yan Harahap, serta tim Tenaga Ahli Fraksi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dikoordinasikan oleh Rangga dan tim.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa pandangan Fraksi Partai Demokrat telah mencerminkan sikap politik fraksi sekaligus mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat yang berkembang selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam pandangan yang dibacakan Hinca Pandjaitan, Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pembentukan undang-undang perampasan aset merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Negara harus memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Mekanisme perampasan aset harus dilaksanakan dengan pengawasan pengadilan yang ketat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik agar tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat turut memberikan sejumlah catatan penting, antara lain penguatan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), perlindungan hak pihak ketiga, pembentukan badan pengelola aset yang profesional dan akuntabel, perluasan cakupan tindak pidana, serta penguatan prinsip follow the money melalui kerja sama pelacakan aset lintas negara.

Setelah membacakan pandangan mini fraksi, Hinca Pandjaitan menyerahkan dokumen resmi pandangan Fraksi Partai Demokrat kepada Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama pimpinan Komisi III DPR RI.

Dengan persetujuan tersebut, Fraksi Partai Demokrat berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat berlanjut dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam penutup pandangan mini fraksi, bagi Partai Demokrat, perjuangan menegakkan hukum tidak semata-mata tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga tentang mengembalikan hak rakyat yang dirampas.

Demokrat Berjuang untuk Rakyat, Lanjutkan Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan.

Sumber: fpd-dpr.com

Bagikan Berita

Bantu sebarkan informasi ini melalui media sosial.

BREAKING NEWS